HUBUNGI KAMI

PABRIK & DISTRIBUTOR PLASTIK PERTANIAN
Menyediakan: Polybag, Paranet (Shade Net), Mulsa Plastik, Plastik UV Greenhouse, Insect Net, Insect Screen, Karung Beras, Karung Laminasi, Karung Putih Polos, Karung Transparan, Karung Bagor (roll), Terpal Plastik, Plastik Geomembran, Selang Plastik, Tali Salaran (Tali Gawar), Plastik Sungkup, dll.

Hubungi Kami
• SMS/WA/Call: 0852.3392.5564 | 0877.0282.1277 | 08123.258.4950
• Phone: 031- 8830487
• Email: limcorporation2009@gmail.com

Kasus Impor Kepala Cangkul

Sektor pertanian saat ini belum merdeka sepenuhnya. Misalnya hal sederhana terkait alat-alat pertanian saja harus impor.

Peristiwa impor kepala cangkul beberapa waktu lalu menjadi perhatian publik dan jadi saksi bahwa industri nasional masih belum terintegrasi dari hulu ke hilir. Baja yang dibutuhkan untuk produksi cangkul industri dalam negeri tak tersedia.

Menurut catatan Kementerian Perdagangan, pemerintah mengimpor kepala cangkul sejumlah 86.160 unit melalui PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). Jumlah tersebut sebesar 5,7 persen dari keseluruhan izin impor yang diberikan Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebesar 1,5 juta unit. Keperluan cangkul nasional rata-rata sebesar 10 juta unit per tahun dan belum sepenuhnya dapat dicukupi oleh industri dalam negeri.

Peneliti Ekonomi Pertanian dan Lingkungan IPB, Ricky Avenzora menilai, diperlukan pembenahan secara menyeluruh baik dari sisi data maupun kebijakan pertanian yang berhubungan dengan industri, untuk mendukung pertanian dan industri nasional.

Ricky mengingatkan, sejatinya, Indonesia sudah ahli dalam hal memperkuat sektor pertanian. Sehingga jangan selalu bergantung impor. Kata beliau, jangankan untuk memproduksi cangkul, jauh lebih dari itu bangsa Indonesia sudah lama mampu menciptakan berbagai prasyarat memperkuat sektor pertanian.

“Namun sangat disayangkan para politisi dan elit pimpinan setiap rezim pemerintah dalam Era Reformasi ini telah semakin sesat fikir dan kehilangan moral dari tahun ke tahun. Pemikiran mereka tidak lagi tergolong pendek sejengkal, tetapi hanya pendek seruas jari “kelingking-berkait”,” tegas Ricky, yang juga Dosen Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor (IPB), kepada media, ditulis Senin (20/3/2017).

* Yuk! baca juga artikel menarik berikut ini Bioetanol Sebagai Alternatif Menciptakan Energi Yang Terbarukan

Fenomena impor cangkul, itu juga dapat memberi sinyal tidak sinkronnya berbagai lembaga kementerian dan perusahaan BUMN dalam mendukung industri dan pertanian nasional. Untuk itu, kata Ricky, political orietation dan political will dalam membentuk pertanian tidak boleh lekang oleh perubahan rezim pemerintah, serta tidak boleh juga lapuk oleh paradigma modernisasi dan teknologi.

Sehingga, setiap petani, baik pada tingkatan individu maupun komunal, beserta satuan ruang yang menjadi tempat tercipta dan terjadinya rangkaian dinamika pertanian, harus menjadi subjek utama yang harus terus dijaga, diperkokoh dan diperbesar eksistensinya.

“Adapun jenis, kualitas serta kuantitas komoditas pertanian yang dipilih output yang harus direncanakan tujuannya untuk menjamin terciptanya kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya.

Kata beliau, ada sejumlah prasyarat agar sektor pertanian bisa merdeka / berdiri sendiri. Pertama, adanya kesadaran yang tinggi terhadap hakekat pertanian, kedua ; adanya kesungguhan goodwill pemerintah untuk menegakkan hakekat pertanian, dan juga perlu dibuat UU Pertanian.

“Pertanian haruslah bukan hanya dimaknai sebagai sektor pembangunan, bukan juga hanya sebagai komoditas ekonomi, maupun hanya sebagai “cultural history” saja. Secara hakekat, pertanian patutnya dimaknai dan dinyatakan bak soko-guru kehidupan,” tegas Ricky lagi.

Pertanian, terbukti, menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Berbagai komoditas yang dihasilkan pada berbagai kelas / kelompok kegiatan pertanian, hanyalah merupakan suatu bentuk compliment dari berbagai proses dan tahap kegiatan yang dilakukan.

Demikian juga dengan berbagai nilai ekonomi yang didapatkan, tidak lain sesungguhnya hanyalah merupakan decorative values dari semua kegiatan yang dilakukan.

“Jika kita semua mampu menyadari hakekat tersebut, maka berikutnya kita semua juga harus setuju bahwa suatu soko-guru haruslah dijaga, dirawat dan terus diperbesar serta diperkokoh eksistensinya,” jelasnya.

Semua itu hanya akan bisa dicapai, jika anggaran pertanian, kehutanan dan perkebunan bisa dialokasikan pada besaran 15% dari APBN secara terus - menerus setidaknya hingga 25 tahun mendatang.

* Dapatkan info - info ter-update seputar pertanian DISINI

Menurut beliau, proses pembenahan sudah semakin sukar diharapkan dari barisan politisi yang telah berkembang menjadi elit pimpinan pemerintah. Bukan hanya karena keterbatasan kecerdasan sebagian besar mereka, melainkan juga karena buruknya atitude, moral serta sifat pengecut para politisi.

Ini dapat dilihat dari bagaimana politisi memainkan “politik sandra” dari rezim ke rezim. Lalu hitung juga besarnya kehilangan uang negara dari tahun ke tahun karena kesesatan berpikir politisi, baik yang kemudian melahirkan “sesat program” dan kemubaziran, maupun yang kemudian marak korupsi sendiri melalui berbagi modus.

“Berbagai blow-up cerita pungli dan korupsi ibarat “rimah” dari makanan politisi dan elit pimpinan yang rakus,” pungkasnya. (*)

Dikutip dari www.makassartoday.com

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Kasus Impor Kepala Cangkul"

Posting Komentar